SNP 4 UTM

  1. TAXPAYER COMPLIANCE IN TAX FILING AT PALEMBANG CITY
  2. CORPORATE GOVERNANCE, KONSERVATISME AKUNTANSI DAN TAX AVOIDANCE
  3. PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN FAKTOR NONPAJAK TERHADAP KONSERVATISME AKUNTANSI PERUSAHAAN MANUFAKTUR TERDAFTAR DI BEI
  4. PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA
  5. PERSISTENSI LABA DAN PERUBAHAN HARGA SAHAM YANG DICERMINKAN OLEH LABA, AKRUAL, ARUS KAS DIMODERASI BOOK TAX DIFFERENCES
  6. DAMPAK PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI PROPINSI DKI JAKARTA
  7. PENGARUH SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
  8. PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK
  9. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN
  10. KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI SEMARANG DALAM PERSPEKTIF TAX PROFESSIONAL
  11. RESPON WAJIB PAJAK ATAS USAHA PENCITRAAN KEMBALI APARAT PAJAK DAN PERUBAHAN SISTEM PELAYANAN PERPAJAKAN
  12. DAMPAK PENGHAPUSAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH
  13. PENGEMBANGAN KUALITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATANKINERJA MAHASISWA
  14. DAMPAK PENGHAPUSAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH
  15. PENGARUH KOMPETENSI PEGAWAI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KOJA
  16. DOUBLE DUTIES PAJAK DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT HINDU BALI
  17. KESADARAN WAJIB PAJAK DARI SUDUT TINGKAT PENDIDIKAN, JENISPEKERJAAN, TINGKAT PENGHASILAN DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN
  18. PENGARUH PERSEPSI PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DENGAN PERILAKU WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DAN BIAYA KEPATUHAN SEBAGAI VARIABEL MODE
  19. TOTAL BENCHMARKING SEBAGAI ALAT MENILAI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA SEKTOR PERANTARA KEUANGAN
  20. PERSEPSI WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP KECENDERUNGAN NEGOSIASI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH
  21. ANALISIS PENERAPAN e-SPT PPN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
  22. DIMENSI KEADILAN ATAS PEMBERLAKUAN PP NO. 46 TAHUN 2013
  23. ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO (NPPN) ATAU PEMBUKUAN
  24. DETEKSI MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN MELALUI PRAKTEK MANAJEMEN LABA

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>